Ustadz Ismail Asso:Seluruh Rakyat Papua Harus Rasional

 
foto ustadz Ismail Asso,hasil, google."
Saya mendukung aksi dukungan oleh kelompok (banyak) orang mau memberikan dukungan moril kepada tersangka Korupsi oleh KPK RI, Gubernur Lukas Enembe.

Jakarta,metronewstv.com Ajakan aksi demo damai demikian boleh dan sah-sah saja malah baik karena berkumpul menyampaikan pikiran didepan umum dijamin konstitusi negara sebagaimana hal itu termaktub dalam mukaddimah UUD 45 dan Pancasila. Karena itu Surat Emberitahuan bukan Surat Izin, sekali lagi bukan Surat Izin tapi Surat Pemberitahuan untuk menyampaikan pikiran ke POLISI. Kaya kata ustadz Ismail Asso di kutip dari,WAG.(18/9/2022)

"Ini artinya Polisi tidak berhak melarang rakyat menyampaikan pendepat didepan umum termasuk Aksi Demo Damai kecuali memganggu ketertiban umum Polisi berwenang menertibkan.

Ia juga mengatakan,Sekali lagi siapapun kita dan oleh pihak manapun sepenuhnya mendukung aksi demo damai menyampaikan pendapat depan umum selama aksi tidak anarkis dalam arti membawa korban nyawa, merusak dan membakar fasilitas umum.

Mungkin saya agak berbeda pendapat dengan stiker undangan aksi demo diatas.

Mengapa saya tidak akan mau ikut-ikutan membela yang dikatakan salah oleh KPK RI sebagai lembaga resmi negara bagi koruptor apalagi sudah ditetapkan tersangka? 

Itu sama saja mengabaikan kepentingan umum dalam penegakan kebenaran dan melawan nurani kebenaran batin saya. Ini yang pokok tapi alasan lain sebagai berikut:

Pertama, alasan saya sederhana bahwa dan saya tidak percaya bunyi stiker ajakan demo damai diatas untuk membela seseorang yang sudah jelas-jelas dinyatakan TSK.

Jika saya ikut aksi demo itu sama artinya saya membela seseorang dan tidak membela kepentingan umum rakyat Papua.

"Benarkah Lukas Enembe Benteng Pertahanan Terakhir Rakyat Papua? Ini alasan yang melebih-lebihkan dan cenderung menipu orang terutama masyarakat tak berpendidikan.ngkapnya,

Kalimat ini menafikan seakan-akan Pejuang Papua Merdeka, padahal Lukas Enembe jelas-jelas Gubernur Papua yang itu artinya perwakilan kekuasaan NKRI di Wilayah Papua.

"Demikian sikap rasional kita seharusnya sebagai orang berpendidikan bukan sebaliknya melindungi lalu mendorong orang banyak melawan hukum dan mempertahankan sesuatu yang itu tak abadi malah menjadi Gubernur itu sesuatu yang sifatnya bergantian bukan jabatan abadi dan untuk mempertahankannya harus berdarah-darah sesama rakyat bukan?

'Mari kita semua bersikap rasional dan proporsional dalam hal apapun terjadi disekitar kita.


Laporan: Afrida surabut

Post a Comment

Previous Post Next Post