Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Tanjungbalai berjalan kaki dari Masjid Raya Sultan Admadsyah menuju Mapolres Tanjungbalai dan berlanjut ke Kantor DPRD
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan kami berharap Kota Tanjungbalai dijaga bersama, jangan ada pihak-pihak yang menunggangi.
Kami bersama Kapolres Tanjungbalai akan mendampingi adik-adik mahasiswa ke Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.
Kami berterima kasih aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan kondusif. Mahasiswa adalah generasi penerus kami, yang menggantikan akan menjadi Wali Kota dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai nantinya, sebut Mahyaruddin.
Dalam masa 4 tahun setengah kedepan, kami berharap kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh lain untuk bergandengan tangan dengan Pemko Tanjungbalai dalam membangun Kota yang kita cintai ini, harapnya.
Mahyaruddin juga memaparkan berbagai terobosan dan program yang saat ini telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, persoalan Infrastruktur jalan di jalan Jamin Ginting menuju Terminal Pelabuhan Teluk Nibung, Pemko Tanjungbalai sudah mengajukan proposal ke Provinsi Sumut untuk dilakukan perbaikan jalan.
"Kami sedang melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan instruksi yang kami keluarkan agar pedang kaki lima tidak berjualan di bahu jalan/trotoar agar dimundurkan, dan kami tidak ada memerintahkan untuk melakukan pengutipan retribusi kepada pedagang kaki lima dari Dinas manapun," jelas Wali Kota.
Lanjunya lagi, Pemko Tanjungbalai dan Forkompinda sudah melaksanakan operasi pasar dengan menjual beras SPHP dari Bulog. Untuk Gas LPG sudah dijual dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi). Pemko Tanjungbalai juga akan membuat program cetak sawah kedepannya.
Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Tengku Eswin menyampaikan setuju pembatalan seluruh tunjangan Anggota DPR karena menambah beban negara, menyetujui Evaluasi kinerja seluruh Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, menyetujui pengusutan tuntas tragedi kematian ojol oleh pihak kepolisian.
Selanjut, Tengku Eswin dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD menyetujui pencopotan Anggota DPRD yang bersikap Amoral serta tidak berpihak kepada rakyat dan akan memanggil anggota DPRD yang dimaksud, menyetujui DPR melakukan transparansi anggaran mengenai seluruh komponen gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima, setuju mengalihkan anggaran tunjangan DPR untuk sektor publik (Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan rakyat).
Tengku Eswin juga sangat menyetujui sikap dan kebijkan DPRD mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi/kelompok melalui fasilitas berlebihan, menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset, penegakan HAM, khusus tuntutan pencopotan Kapolda Sumut dan Kapolri hal itu merupakan hak prerogatif dan izin Presiden.
Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa melaksanakan doa bersama selanjutnya membubarkan diri dengan aman dan kondusif (Pu3).
Post a Comment